Politisi Gerindra: Usut Info Panglima Soal Impor 5.000 Senjata Ilegal Politisi Gerindra: Usut Info Panglima Soal Impor 5.000 Senjata Ilegal - Suaranews Politisi Gerindra: Usut Info Panglima Soal Impor 5.000 Senjata Ilegal - Suaranews Politisi Gerindra: Usut Info Panglima Soal Impor 5.000 Senjata Ilegal | Suaranews

Politisi Gerindra: Usut Info Panglima Soal Impor 5.000 Senjata Ilegal

Share it:

Advertisement


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad menilai pernyataan Panglima TNI Gatot Nurmantyo soal adanya instsi di luar TNI dan Polri, yang akan impor senjata ilegal seharusnya ditindaklanjuti serius secara hukum.

Karena isu ini diketagorikan sangat high profile. "Sebaiknya Presiden membentuk Tim Khusus untuk mencari fakta-fakta awal untuk selanjutnya kasus ini bisa diselesaikan lewat jalur hukum," ungkapnya dalam keterangan, Sabtu (23/9).

Dasco menegaskan ada tiga hal yang perlu diusut soal informasi dari Panglima TNI terkait 5.000 senjata ilegal ini. Pertama soal impor ilegal. "Bila benar informasi , menurutnya merupakan tindak pidana serius yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1951 yang bahaya hukumannya ialah hukuman mati atau seumur hidup," paparnya.

Namun, ia menjelaskan kalau gres merencanakan tapi sudah ada permulaan pelaksanaan dan tidak terlaksana, dan bukan juga alasannya ialah kehendak pelaku maka sesuai dengan Pasal 53 KUHP dapat dikenakan hukuman pidana penjara 15 tahun.

Kedua menurutnya, yang perlu diusut soal pencatutan nama Presiden. Ini penting diusut demi menjaga nama baik, harkat dan martabat Presiden. "Jangan hingga di kemudian hari permasalahan ini terus membebani Presiden. Harus diperjelas siapa yang mencatut nama Presiden dan dengan cara bagaimana," ungkap Anggota Komisi III DPR ini.

Dan ketiga yang perlu diusut, menurut Dasco soal dugaan keterlibatan para jenderal. Harus dikenakan hukuman yang tegas kalau mereka benar-benar terlibat. Baik dalam konteks hukum pidana umum maupun hukum kedinasan.

"Kami berharap kasus ini tidak menguap beg saja seiring berjalannya waktu. Sebagai negara hukum kita harus buktikan bahwa kita bisa menyelesaikan problem apapun sesuai dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," jelasnya.

Sumber: rol

Ayo Sebarkan:

Loading...

Share it:

politik

Post A Comment: